Saham di Tangan Kejagung Ganggu Pemenuhan Free Float Emiten

Kepemilikan Saham oleh Kejagung Pengaruhi Kepatuhan Emiten

Webnity.id, Jawa Tengah - Kepemilikan saham oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam jumlah signifikan menjadi tantangan tersendiri bagi emiten untuk memenuhi kewajiban free float di bursa saham. Belakangan, Kejaksaan Agung tercatat menguasai saham di sedikitnya 17 emiten hasil penyitaan aset dalam sejumlah perkara.

Beberapa emiten yang sahamnya berada di tangan Kejagung antara lain PT Indofarma Tbk (INAF), PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM), PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME), PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO), serta PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI).

Definisi Free Float dan Kewajiban Emiten

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Saidu Solihin mengatakan seluruh perusahaan tercatat di Papan Utama maupun Papan Pengembangan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan free float minimum 15% sesuai Peraturan Bursa Nomor I-A.

Namun, dalam evaluasi pemenuhannya, BEI hanya menghitung saham yang memenuhi definisi free float. Saham yang dimiliki oleh institusi seperti Kejagung sebagai hasil penyitaan aset tidak dianggap bagian dari free float, karena kepemilikannya tidak bersifat bebas diperdagangkan di pasar sekunder.

Dampak terhadap Pasar dan Emiten

Kepemilikan saham oleh lembaga penegak hukum menimbulkan tantangan struktural terhadap likuiditas pasar. Emiten dengan jumlah saham yang signifikan berada di tangan Kejagung bisa kesulitan memenuhi ketentuan free float, meskipun jumlah saham publik di luar pihak terafiliasi terlihat mencukupi secara nominal.

Kondisi ini berpotensi memicu evaluasi lebih lanjut oleh BEI terhadap kepatuhan emiten, terutama ketika saham yang tidak termasuk free float tersebut belum dilepas atau belum mendapat kejelasan status hukumnya. Kejelasan atas kepemilikan saham hasil sitaan menjadi krusial agar pasar modal tetap berjalan transparan dan adil.