Korupsi Bupati Syah Afandin Terbongkar

Dugaan Suap dari Proyek Disdik dan Diskim

Webnity.id, Jawa Tengah - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi yang didalangi oleh Bupati Langkat, Syah Afandin. Dalam operasi tangkap tangan, pihak berwenang menyita uang tunai bernilai ratusan juta rupiah dari tangan tersangka dan lima pihak swasta yang turut diamankan.

Uang tersebut diduga berasal dari fee proyek pada dua instansi pemerintah daerah, yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Diskim). Pihak pemenang tender atau mitra swasta diduga memberikan suap atau gratifikasi sebagai imbalan atas keberhasilan memenangkan proyek tersebut.

Barang Bukti dan Penangkapan

Pada Jumat (03/07/2026), Juru Bicara KPK, Budi, menyampaikan bahwa uang yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan diduga terkait dengan fee proyek di lingkungan Disdik dan Diskim. Meski nominal pasti tidak diungkap, penyidik memastikan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

"Diduga uang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perkim," kata Budi, dikutip pada 03/07/2026.

Selain Bupati Syah Afandin, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Langkat, lima pihak swasta turut ditahan dalam penggerebekan tersebut. Kini, seluruh pihak berada dalam pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Pengembangan Kasus dan Dugaan Luas

Penyidik saat ini terus melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aliran dana dan penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan gratifikasi atau suap. KPK mencurigai praktik permintaan fee proyek tidak hanya terjadi di dua dinas tersebut, melainkan juga berpotensi terjadi di berbagai dinas lain di Kabupaten Langkat.

"Ditelusuri apakah juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat," ujar Budi.

KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sanksi atau dakwaan yang akan dikenakan. Namun, kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia.