Febrie Mundur, Proses Hukum Dilanjutkan

Mundur dari Kejaksaan Agung

Webnity.id, Jawa Tengah - Perjalanan perkara ini berlangsung sangat cepat, dimulai saat Febrie secara mengejutkan menyatakan mundur dari jabatannya di Kejaksaan Agung pada Sabtu (11/7/2026). Keputusan tersebut langsung menimbulkan gempa politik dan hukum di tingkat nasional, mengingat posisi strategis yang ditinggalkannya.

Reaksi Instansi Terkait

Pihak Kejaksaan Agung menyatakan menghormati keputusan pribadi Febrie untuk mengundurkan diri. Namun, institusi tersebut menegaskan bahwa semua proses administratif dan verifikasi internal akan tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada intervensi atau perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tersebut.

Di sisi lain, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyerukan agar penegakan hukum tetap berjalan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Mereka menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama dalam kasus yang menyeret pejabat tinggi.

Suara dari Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, turut angkat bicara. Melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu (25/7/2026), ia menegaskan bahwa pengunduran diri tidak boleh menjadi alat menghindari proses hukum.

"Pengunduran diri tidak boleh menghapus atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan jika memang ditemukan keterlibatan tindak pidana," tegas Mahfud. Pernyataannya memperkuat desakan agar penegakan hukum berjalan adil, terlepas dari status atau jabatan seseorang.

Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dikabarkan telah menahan Febrie terkait dengan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Proses hukum tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas aparatur negara.