Don Ritto Bicara Isu TPPU Febrie Adriansyah

Dilema Tim 9 Kejagung dalam Penanganan Kasus TPPU

Webnity.id, Jawa Tengah - Handika Henry, kuasa hukum Don Ritto, angkat suara terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Febrie Adriansyah. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Tim 9 yang dibentuk Kejaksaan Agung (Kejagung) diwarnai tekanan besar dan dilema serius.

Keputusan dengan Nuansa Politis

Handika menyebut bahwa langkah Tim 9 memiliki muatan yang bersifat politis. Ia menilai tekanan eksternal yang luar biasa turut memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kasus ini.

"Ini adalah hari yang berat, karena kami tahu Tim 9 yang dibentuk Kejagung dalam tekanan yang luar biasa, dilema yang luar biasa. Mengambil keputusan yang bersifat dan bertujuan politis," ujar Handika kepada wartawan, Jumat malam, dilansir Sabtu (25/7/2026).

Ia menekankan bahwa pendirian Tim 9 dan tindakan-tindakan yang diambil lebih didorong oleh kepentingan untuk menjaga citra institusi Kejaksaan, khususnya dalam menghadapi narasi publik yang mengarah pada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Bukti Penggeledahan Tak Tunjukkan Keterlibatan Febrie

Handika juga membantah keterlibatan Febrie Adriansyah dalam aliran dana yang diduga terkait pencucian uang. Ia merujuk pada hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) di sejumlah lokasi, termasuk Restoran De'Clan, tempat penukaran uang (money changer), dan kawasan Sentul.

"Menurut klien kami dan bukti-bukti lain, [aset tersebut] tidak berkaitan atau berhubungan atau itu merupakan milik Pak Febrie," tegasnya.

Ia menekankan bahwa tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterikatan Febrie dengan aset yang disita dalam operasi tersebut. Menurut Handika, aset-aset tersebut bukan milik kliennya secara hukum maupun faktual.