Cadangan Devisa Naik, Tapi RI Butuh Pasokan Valas

Penguatan Cadangan Devisa Dibarengi Tekanan Eksternal

Webnity.id, Jawa Tengah - Bank Indonesia (BI) menyatakan pada 7 Juli 2026 bahwa perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, seiring dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Kenaikan cadangan devisa sebesar US$700 juta menandai perbaikan, namun angka ini dinilai tidak mencerminkan secara utuh dinamika aliran valuta asing. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, kenaikan tersebut disertai pengurangan arus valas yang signifikan, terutama akibat kewajiban eksternal pemerintah.

Kontribusi Pembiayaan dan Arus Masuk Portofolio

Samuel Sekuritas mencatat bahwa upaya BI mempertahankan cadangan devisa sebagian tertopang oleh meningkatnya pembiayaan dalam berbagai mata uang. Salah satunya adalah penerbitan obligasi internasional oleh Danantara senilai US$1,5 miliar.

Di sisi lain, Permata Institute for Economic Research (PIER) mencatat arus masuk portofolio sebesar US$5,52 miliar sepanjang Juni 2026. Aliran valas tersebut terdiri dari:

• Investasi Surat Berharga Negara (SBN): US$1,26 miliar
• Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI): US$3,85 miliar
• Penerbitan obligasi global Danantara: US$1,5 miliar

Tambahan ini diperkuat oleh penerbitan obligasi Samurai dan Blue Bonds senilai US$1,08 miliar, yang juga berkontribusi pada masuknya valuta asing ke Indonesia.

Tantangan dari Pembayaran Utang dan Intervensi Rupiah

Meskipun terjadi penguatan, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan cadangan devisa hanya sebesar US$700 juta memberi sinyal bahwa tekanan eksternal masih besar. Dua faktor utama yang menyebabkan pengurangan aliran valas adalah:

1. Pembayaran utang luar negeri pemerintah
2. Intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

Kebijakan stabilisasi rupiah ini dilakukan sebagai respons terhadap volatilitas pasar keuangan global yang tinggi. Di tengah upaya menarik modal asing, Indonesia tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran luar negeri yang besar.