RUU PFII Berpotensi Hambat Investasi Hijau

Investor ESG Butuh Tata Kelola Kuat

Webnity.id, Jawa Tengah - Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial dan Investasi Internasional (RUU PFII) dinilai berpotensi menghambat aliran investasi hijau ke Indonesia jika tidak diimbangi dengan penguatan aspek tata kelola, transparansi, dan kepastian hukum. Celios, lembaga kajian ekonomi, mengingatkan bahwa RUU PFII saat ini lebih menekankan fleksibilitas dan kerahasiaan untuk menarik aliran modal, yang justru dapat meminggirkan kebutuhan investor pembiayaan transisi energi.

Fokus Investor Hijau pada Regulasi Jelas

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menekankan bahwa investor yang berfokus pada pembiayaan transisi energi umumnya mencari yurisdiksi dengan tata kelola yang kuat, kepastian regulasi, serta pemisahan fungsi yang jelas antara regulator, operator, dan investor.

"Apabila PFII lebih menonjolkan fleksibilitas dan berbagai fasilitas investasi tanpa diimbangi penguatan aspek tata kelola, maka terdapat risiko bahwa pusat finansial ini justru lebih menarik bagi modal yang berorientasi pada efisiensi pajak dan fleksibilitas struktur investasi dibandingkan bagi modal yang terikat pada standar ESG (Environmental, Social, dan Governance) yang ketat," kata Bhima dalam siaran pers, Jumat (10/7/2026).

Contoh Internasional dan Rezim Hukum Khusus

Bhima menyebut bahwa kawasan finansial khusus dengan rezim pajak dan regulasi berbeda bukanlah hal baru. Dalam diskursus mengenai PFII, banyak pihak yang membandingkannya dengan Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Abu Dhabi Global Market (ADGM). Kedua kawasan tersebut memiliki sistem hukum berbasis common law, serta sistem peradilan dan kerangka regulasi keuangan yang terpisah dari hukum domestik Uni Emirat Arab.

"Namun, perlu dicatat bahwa DIFC dan ADGM tetap menerapkan standar transparansi dan tata kelola internasional yang tinggi, sehingga tetap menarik bagi investor ESG," tambah Bhima. Ia mengingatkan bahwa replikasi model seperti DIFC atau ADGM di Indonesia harus tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan komitmen terhadap standar global, bukan hanya menawarkan insentif fiskal dan kerahasiaan.