RI Hadapi Tarif 10% AS, Fokus pada Isu Kerja Paksa

Dampak Tarif AS terhadap Indonesia

Webnity.id, Jawa Tengah - Indonesia masuk dalam daftar 17 negara yang dikenakan tarif 10% oleh Amerika Serikat (AS), menyusul kebijakan terkait isu kerja paksa (forced labor) yang mulai berlaku pada 24 Juli 2026. Kebijakan ini juga menargetkan negara-negara seperti Malaysia, India, Meksiko, Kanada, dan Inggris.

Tarif baru ini merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah AS mengenai isu excess capacity dan praktik kerja paksa dalam rantai pasok global. Hingga kini, pemerintah Indonesia menyatakan masih menunggu hasil akhir dari proses investigasi tersebut.

"Jadi 24 Juli kan harus berlaku yang baru. Dengan berlaku yang baru, yang sudah ada, yang di-enforce adalah forced labor. Dari 60 negara yang diinvestigasi kan Indonesia masuk yang kena tarif 10%," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Jumat (24/7/2026), saat ditemui di kantornya.

Negara Lain Dikenakan Tarif Berbeda

Kebijakan tarif AS membagi negara berdasarkan tingkatan tertentu. Sementara Indonesia dan 16 negara lain dikenakan tarif 10%, China serta sejumlah negara berbasis ekonomi besar lainnya dikenai tarif lebih tinggi, yaitu 12,5%.

Langkah AS ini didorong oleh kekhawatiran terhadap praktik tenaga kerja yang tidak adil serta potensi kapasitas produksi berlebih (excess capacity) yang dinilai mengganggu pasar global. Investigasi dilakukan terhadap total 60 negara, namun hanya sebagian yang telah diumumkan hasilnya hingga saat ini.

Langkah Diplomasi Indonesia

Pemerintah Indonesia terus melakukan lobi intensif dengan otoritas AS untuk mengupayakan peninjauan ulang kebijakan tarif tersebut. Fokus utama diskusi adalah membuktikan bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia tidak melibatkan praktik kerja paksa.

Upaya ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk menyampaikan data dan jaminan kepada pihak AS terkait standar kerja yang berlaku di Tanah Air.

Belum ada informasi lebih lanjut mengenai timeline hasil investigasi akhir atau potensi penyesuaian tarif di masa depan. Indonesia tetap waspada terhadap dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap ekspor, khususnya di sektor manufaktur dan produk pertambangan yang menjadi prioritas pasar AS.