Raja Juli Klaim Kembalikan Amplop Bupati Kuansing

Audiensi di Kementerian Kehutanan

Webnity.id, Jawa Tengah - Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengklaim telah mengembalikan amplop yang ditinggalkan oleh Bupati Kuansing, Suhardiman, usai melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan. Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (02/06/2026), dan dilakukan secara terbuka berdasarkan surat resmi yang dikirimkan oleh pihak bupati.

Raja Juli menegaskan bahwa audiensi ini telah dipublikasikan melalui media sosial miliknya maupun media sosial kementerian. Ia juga menyebut adanya daftar hadir dan notulensi sebagai dokumentasi resmi pertemuan tersebut.

"Benar pada 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublikasikan di media sosial saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi," ujar Raja Juli kepada awak media, Jumat (03/07/2026).

Amplop yang Ditinggalkan Tanpa Sepengetahuan

Raja Juli mengatakan bahwa dirinya baru menyadari keberadaan amplop setelah Suhardiman meninggalkan kantor. Amplop tersebut dilaporkan tertutup dan diletakkan di dalam sebuah map.

Meskipun tidak mengetahui isi amplop, Raja Juli menegaskan bahwa ia langsung meminta bantuan ajudannya untuk mengembalikan karena merasa tidak berhak menerimanya. Ia menekankan bahwa keputusan itu diambil atas dasar integritas dan transparansi.

Awalnya, Raja Juli memerintahkan pengembalian pada Jumat (05/07/2026), tiga hari setelah audiensi. Namun, ajudannya tidak dapat langsung berangkat karena harus membantu Raja Juli yang pada hari itu memiliki kegiatan bertemu dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, Narendra Jatna.

Pengembalian amplop direncanakan akan dilanjutkan dalam waktu dekat, meskipun Raja Juli tidak menyebutkan tanggal pasti dalam pernyataannya. Ia menegaskan keterbukaan terhadap pihak-pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika diperlukan sebagai bagian dari transparansi publik.