Purbaya Tunda Pungut Pajak Marketplace ke 2026

Kebijakan Penundaan Pemungutan Pajak

Webnity.id, Jawa Tengah - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui marketplace. Dalam pengumuman tertulis dari Ditjen Pajak, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut PPh serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditunda hingga 31 Oktober 2026.

"Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak, Inge Diana Rismawanti, dalam pengumuman tertulis yang dikutip Kamis (6/8/2026).

Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak

Sebelumnya, Ditjen Pajak telah resmi menunjuk sejumlah platform marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 terhadap pedagang online mulai 1 Juli 2026. Platform yang ditunjuk mencakup Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Namun, keempat platform tersebut membutuhkan masa penyesuaian selama satu bulan setelah penunjukan resmi. Oleh karena itu, penerapan pemungutan pajak awalnya dimundurkan dari 1 Juli menjadi 1 Agustus 2026.

Penundaan Kedua untuk Penyesuaian Lebih Lanjut

Namun, dalam perkembangan terbaru, pemerintah kembali memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan tersebut. Dengan keputusan terbaru, pemungutan pajak oleh marketplace resmi baru akan berlaku mulai 1 November 2026. Penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu tambahan bagi para pelaku e-commerce dan platform digital dalam menyesuaikan sistem dan prosedur administrasi perpajakan mereka secara menyeluruh.