Pramono Anung Bicara Soal Pagar Tinggi di Mal

Jakarta Aman, Pagar Tinggi Hanya Antisipasi

Webnity.id, Jawa Tengah - Kepala Sekretariat Presiden Pramono Anung angkat bicara terkait pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal dan pusat perkantoran di Jakarta dan Surabaya menjelang Agustus 2026. Ia menyebut langkah tersebut kemungkinan besar merupakan bentuk antisipasi atas kekhawatiran akan terulangnya aksi demonstrasi besar seperti yang terjadi pada Agustus tahun lalu.

Antisipasi Aksi Demo Massal

Pramono Anung menilai bahwa pemasangan pagar tersebut mencerminkan kewaspadaan pihak pengelola gedung terhadap potensi gangguan keamanan. Namun, ia meyakini bahwa demonstrasi besar seperti Agustus 2025 tidak akan terulang pada Agustus 2026.

"Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran. Ya kekhawatiran seperti Agustus tahun lalu, tetapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak, saya yakin enggak," ujar Pramono kepada awak media, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi intensif dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta aparat penegak hukum lainnya guna memastikan keamanan ibu kota selama periode rawan ini.

Harapan Agar Pagar Segera Dibongkar

Meski menghargai upaya antisipatif, Pramono berpendapat bahwa kekhawatiran berlebihan justru dapat memengaruhi suasana kota. Ia meyakini Pemprov DKI Jakarta pada waktunya akan meminta agar pagar-pagar tersebut dilepas kembali.

Menurutnya, kondisi Jakarta harus tetap terjaga sebagai kota yang aman dan nyaman bagi warga maupun pelaku usaha. Ia pun menyampaikan harapan agar situasi di ibu kota tetap kondusif tanpa perlu tindakan pencegahan yang berlebihan.

Viral di Media Sosial

Sebelumnya, kabar pemasangan pagar tinggi di mal-mal secara serentak tersebar luas di media sosial. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa pemasangan dilakukan mulai dari Jakarta hingga Surabaya, memicu spekulasi publik menjelang bulan Agustus 2026. Langkah ini direspons oleh kalangan pengusaha maupun pejabat pemerintah sebagai bagian dari respons kolektif terhadap potensi gangguan keamanan.