Penyerahan Kasus Eks Jampidsus, Wujud Kolaborasi?

Kolaborasi atau Celah Hukum?

Webnity.id, Jawa Tengah - Sejumlah pengamat meragukan dasar hukum penyerahan penyidikan kasus eks Jampidsus dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke Kejaksaan Agung. Mereka menilai tidak ada undang-undang atau aturan yang secara jelas mengatur mekanisme serah terima penyidikan antar lembaga penegak hukum tersebut. Akibatnya, keputusan ini berpotensi menjadi celah hukum dan diduga hanya kompromi politik pasca memanasnya ketegangan antara Korps Bhayangkara dan Korps Adhyaksa.

Menurut para pengamat, langkah ini bisa melemahkan independensi penegakan hukum jika tidak didukung kerangka hukum yang kuat. Polemik antara dua institusi penegak hukum utama di Indonesia ini telah menarik perhatian publik, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi.

Respons Kejaksaan Agung

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membantah anggapan adanya celah hukum atau motif politik. Ia menegaskan bahwa penyerahan kasus tersebut hanya bersifat administratif. Menurutnya, ini justru menjadi bukti kuat adanya kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan Agung.

"Ini kan penanganannya diserahkan. Inilah salah satu bentuk daripada kolaborasi kita kepada dari penyidik kan sama juga," kata Anang dikutip pada Senin (13/07/2026).

Anang menambahkan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) akan mempelajari seluruh dokumen administrasi, barang bukti, dan hasil penyidikan sementara dari Tim Koordinasi Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Proses analisis mendalam ini akan menjadi dasar untuk menilai apakah unsur formil dan materiil perkara telah terpenuhi secara hukum.

Lembaga kejaksaan menyatakan komitmennya untuk menjalankan proses hukum secara transparan dan profesional, meskipun terdapat tekanan publik dan spekulasi politik di sekitar kasus ini.