OJK Ungkap Perkembangan Program Penjaminan Polis LPS

Persiapan Intensif Program Penjaminan Polis

Koordinasi Lintas Lembaga

Webnity.id, Jawa Tengah - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mempercepat persiapan implementasi Program Penjaminan Polis yang diprakarsai oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif tengah dilakukan bersama LPS, Kementerian Keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Upaya ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan kelembagaan sebelum program diluncurkan. Ogi menekankan pentingnya kolaborasi lembaga untuk mencapai target waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Penyusunan Kerangka Regulasi dan Infrastruktur

Sejumlah langkah strategis tengah digarap, di antaranya:

Penyusunan kerangka regulasi
Penyelarasan data antarlembaga
Penguatan infrastruktur pendukung
Penyusunan mekanisme operasional

“Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai program penjaminan polis yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, OJK bersama LPS akan menyiapkan ketentuan pelaksanaannya, termasuk pengaturan mengenai persyaratan kepesertaan perusahaan asuransi dalam Program Penjaminan Polis,” kata Ogi dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).

RPP yang sedang disiapkan akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program secara nasional. OJK dan LPS akan turut mengeluarkan aturan turunan untuk menjamin kejelasan teknis dan kewenangan operasional.

Kriteria Kesehatan Perusahaan Asuransi

Sesuai amanat Undang-Undang PPSK, perusahaan asuransi yang ingin menjadi peserta program penjaminan polis wajib memenuhi standar kesehatan tertentu. Kriteria tersebut akan ditetapkan oleh LPS setelah berkoordinasi dengan OJK.

Kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya perusahaan asuransi yang finansialnya sehat dan memenuhi standar prudensial yang dapat bergabung dalam program, sehingga risiko sistemik dapat diminimalisir.

Penerapan program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia, sekaligus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.