OJK Beberkan Syarat Konglomerasi Keuangan

Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi

Webnity.id, Jawa Tengah - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penjelasan terkait konglomerasi keuangan, menanggapi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Menurutnya, UU tersebut membuka ruang bagi pengembangan konglomerasi keuangan di Indonesia.

Ketentuan Hukum Dasar

Dalam Pasal 6 UU PPSK disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan secara terintegrasi. Selain itu, OJK wajib melakukan asesmen dampak sistemik dari keberadaan konglomerasi keuangan.

"Tugas ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," kata Dian Ediana Rae.

Definisi dan Konsep Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi keuangan didefinisikan sebagai lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena adanya keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Di sisi lain, konsep universal banking juga relevan, yaitu model perbankan modern di mana satu bank dapat menyediakan berbagai layanan keuangan secara terintegrasi dalam satu institusi.

Dengan model ini, bank tidak hanya terbatas pada fungsi penghimpunan dana dan penyaluran kredit seperti umumnya bank di Indonesia. Namun, bank dapat pula menjalankan kegiatan jasa keuangan lainnya, tentunya dengan persetujuan dari OJK.

Transformasi Menuju One-Stop Financial Services

Dengan adanya konglomerasi keuangan dan penerapan konsep universal banking, bank dapat bertransformasi menjadi one-stop financial services. Dalam model ini, bank mampu melayani berbagai kebutuhan nasabah dari berbagai segmen pasar, mulai dari individu hingga perusahaan besar, dalam satu ekosistem keuangan terpadu.

Pendekatan terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat daya saing industri keuangan Indonesia secara keseluruhan.