Myanmar Sahkan Hukuman Mati untuk Penipu Siber

Langkah Tegas Militer Myanmar

Webnity.id, Jawa Tengah - Parlemen Myanmar yang didukung militer mengesahkan undang-undang baru pada Selasa (28/7), menandai langkah hukum paling keras terhadap kejahatan siber di negara yang tengah dilanda konflik ini. Rancangan Undang-Undang Anti-Penipuan Daring (Anti-Online Scam Bill) kini menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan siber yang menyebabkan kematian korban.

Ancaman Hukuman Mati dan Penahanan Paksa

Undang-undang tersebut menargetkan operasi kejahatan siber skala besar yang melibatkan kerja paksa, penyiksaan, dan penahanan ilegal. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Pyidaungsu Hluttaw atau Parlemen Persatuan, pelaku yang terbukti melakukan kekerasan atau penahanan ilegal untuk memaksa seseorang melakukan penipuan daring dapat dihukum penjara 10 tahun hingga seumur hidup.

"Jika penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kematian korban, hukuman mati wajib dijatuhkan," demikian bunyi undang-undang seperti dikutip dari dokumen resmi. Langkah ini menjadi respons terhadap maraknya industri ilegal yang berkembang pesat di kawasan perbatasan dan wilayah konflik di seluruh Myanmar.

Dukungan Pemimpin Kudeta dan Motivasi Geopolitik

Aung Lin Dwe, ketua Parlemen Persatuan, mengumumkan pengesahan undang-undang tersebut melalui siaran stasiun televisi pemerintah. Regulasi ini sebelumnya telah disetujui oleh Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta yang kini menjabat sebagai presiden, pada bulan Mei lalu.

Pengesahan undang-undang ini dipandang sebagai upaya pemerintah militer untuk merangkul perhatian internasional dengan memanfaatkan kekhawatiran bersama terhadap kejahatan siber lintas batas. Namun, efektivitas penegakan hukum ini dipertanyakan, mengingat sebagian besar wilayah Myanmar berada di luar kendali pemerintah pusat dan dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata etnis yang saling bertikai.

Tantangan utama tetap terletak pada implementasi hukum di lapangan, terutama di kawasan seperti zona perdagangan bebas di dekat perbatasan Tiongkok, di mana operasi kejahatan siber berbasis kerja paksa telah lama berkembang di bawah perlindungan kelompok milisi lokal.