Mendagri Desak Percepat Pencairan DBH

Mendagri Tegaskan Tak Ada Pemutusan Bayar Gaji PPPK

Webnity.id, Jawa Tengah - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang berhak menerimanya. Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya di Kementerian Keuangan, Senin (27/7/2026), di tengah keluhan sejumlah pemerintah daerah (pemda) terkait minimnya alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Keluhan Pemda Terkait Belanja Pegawai

Sejumlah pemda mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keterbatasan anggaran membuat beberapa daerah berada dalam tekanan fiskal, sehingga mengkhawatirkan keberlangsungan operasional aparatur sipil.

"Ya, kita juga sudah sampaikan kepada Pak Menteri Keuangan [Purbaya]. Ada beberapa daerah yang paling urgen masalah belanja pegawai. Saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawai," kata Tito.

Penekanan pada Efisiensi Anggaran

Tito menjelaskan bahwa sebelum mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat, pemda harus terlebih dahulu melakukan efisiensi anggaran. Ia menyebut masih terdapat sejumlah pos belanja operasional yang dapat dipangkas guna menutupi kekurangan anggaran belanja pegawai.

"Pemerintah tak memberikan ruang bagi daerah untuk mengurangi hak pegawai akibat keterbatasan anggaran," tegasnya. Langkah percepatan pencairan DBH diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan revisi alokasi TKD dalam kerangka APBN 2026.

Upaya ini menjadi krusial mengingat tekanan fiskal di daerah semakin meningkat, terutama bagi daerah yang bergantung pada transfer fiskal pusat untuk membiayai operasional harian.