Mall Pasang Pagar Tanpa Izin, Menko Polkam Tegaskan Tak Ada Ancaman Kericuhan

Pemasangan Pagar di Mall Tanpa Izin

Webnity.id, Jawa Tengah - Aksi pemasangan pagar tinggi oleh sejumlah pusat perbelanjaan dilakukan tanpa izin resmi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari, tindakan tersebut meskipun beralasan keamanan, tetap melanggar aturan karena tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

"Tidak ada kaitannya dengan hubungan, seperti yang digulirkan, kabar-kabar yang akan datang. Tidak ada. Itu pun sudah dianggap tidak memiliki izin seperti yang dilakukan di beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya. Namun pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban itu," ujar Djamari dalam konferensi pers, Rabu (05/08/2026).

Alasan Keamanan Bukan Justifikasi Tanpa Izin

Meski pihak pengelola mall mengklaim bahwa pagar dipasang untuk meningkatkan keamanan, Djamari menegaskan bahwa langkah tersebut tetap harus melalui prosedur administratif dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Penertiban telah dilakukan oleh otoritas lokal terhadap fasilitas komersial yang memasang pagar tambahan tanpa izin.

Pemerintah menilai bahwa kehadiran struktur fisik seperti pagar tinggi di area publik dapat menciptakan kesan ketegangan, meskipun niat awalnya adalah protektif. Oleh karena itu, koordinasi antara pengelola gedung dan instansi pemerintah wajib ditingkatkan.

Gubernur DKI: Jakarta Harus Tetap Nyaman

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saatnya akan meminta agar pagar-pagar di pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan dilepas kembali. Menurut dia, kekhawatiran yang berlebihan justru tidak baik bagi iklim sosial dan ekonomi ibu kota.

"Saya harap Jakarta selalu aman dan nyaman," kata Pramono. Ia juga menyinggung kekhawatiran akan terulangnya aksi demonstrasi besar seperti pada Agustus tahun lalu. Namun, ia meyakini bahwa situasi pada Agustus 2026 tidak akan mengulangi kerusuhan serupa.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga citra Jakarta sebagai kota yang terbuka, inklusif, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat serta investasi.