LGBTQ Dikategorikan Ancaman Nonmiliter dalam Perpres 2025

Kebijakan Pertahanan Baru Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman

Webnity.id, Jawa Tengah - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 pada 24 Oktober 2025. Dalam beleid tersebut, penyebaran identitas dan ekspresi gender serta orientasi seksual (LGBTQ) dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara.

Klasifikasi Ancaman dalam Perpres

Perpres ini membagi ancaman terhadap pertahanan negara ke dalam tiga kategori:

• Ancaman militer
• Ancaman nonmiliter
• Ancaman hibrida

Penyebaran LGBTQ termasuk dalam ancaman nonmiliter, bersama dengan sejumlah paham dan aktivitas lain seperti penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal (ilegal trafficking), perompakan, pencurian kekayaan alam, serta peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang.

Menurut lampiran Perpres yang dikutip pada Minggu (5/7/2026), ancaman nonmiliter didefinisikan sebagai:

"Usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa."

Reaksi dan Konteks Kebijakan

Kebijakan ini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat dan kalangan pegiat hak asasi manusia. Namun, pemerintah menyatakan bahwa klasifikasi ini didasarkan pada pertimbangan stabilitas sosial-budaya dan ideologi negara. Meski demikian, Perpres tidak memberikan penjelasan rinci tentang mekanisme penanganan terhadap ancaman dalam kategori ini.

Tidak disebutkan dalam dokumen apakah klasifikasi ini akan berdampak langsung pada regulasi hukum pidana atau kebijakan publik di luar ranah pertahanan. Namun, posisi LGBTQ dalam kebijakan strategis negara mencerminkan pendekatan pemerintah yang konservatif terhadap isu-isu sosial dan budaya.