KPK Bebaskan Istri Bupati Anom dan Kadis PUPR

Penetapan Status dalam OTT Pemalang

Webnity.id, Jawa Tengah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menetapkan istri Bupati Anom dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang sebagai tersangka setelah keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya dibebaskan dan tidak berstatus sebagai tersangka.

Alasan Hukum Pembebasan

Dalam keterangan resmini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada kecukupan alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik. Ia menekankan bahwa proses penetapan status hukum pihak yang diamankan harus diputuskan dalam jangka waktu 1x24 jam sejak penangkapan, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Penetapan para pihak sebagai tersangka termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau saksi tentunya semua berdasarkan kecukupan alat bukti yang berhasil diperoleh oleh tim penyidik," ujar Budi kepada awak media, Kamis (30/07/2026).

Prosedur 24 Jam dan Kejelasan Status

Menurut Budi, KPK berkewajiban memberikan kejelasan hukum dalam waktu singkat terhadap pihak-pihak yang diamankan. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak hukum setiap individu terjaga sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Artinya kita juga ingin memastikan bahwa dalam 1x24 jam pihak-pihak yang diamankan ini status hukumnya jelas ya, apakah dia statusnya saksi atau sebagai tersangka, artinya sudah ada kejelasan status hukum para pihak-pihak yang diamankan tersebut."

Dari total 21 orang yang ditangkap dalam OTT terkait Pemerintah Kabupaten Pemalang, hanya empat yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Selebihnya, termasuk istri Bupati Anom dan Kadis PUPR, dibebaskan karena dinilai tidak memenuhi cukup alat bukti untuk ditingkatkan ke status tersangka.