Kenaikan Tukin Kemhan-TNI Tak Perlebar Defisit APBN

Kebijakan Tukin Kemhan dan TNI Sudah Dihitung Matang

Webnity.id, Jawa Tengah - Kebijakan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit TNI dipastikan tidak akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Negara, Purbaya, saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2026).

Dasar Keputusan dan Perhitungan Anggaran

Purbaya menegaskan bahwa kenaikan tukin tersebut telah melalui perhitungan yang matang oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini sebenarnya sudah diputuskan sejak 2025, meskipun baru dilaksanakan pada tahun ini.

"Itu kan sudah lama, itu kan kebijakannya diputuskan tahun lalu kalau tidak salah tetapi eksekusinya tahun ini. Jadi sudah, sudah ada hitungannya. Tidak [memperlebar defisit APBN 2026]," ujarnya.

Target Defisit APBN 2026

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan belanja negara, termasuk dalam kebijakan peningkatan kesejahteraan aparatur seperti kenaikan tukin di lingkungan Kemhan dan TNI. Dengan perencanaan yang telah dirancang sejak tahun sebelumnya, pelaksanaan kenaikan tukin diyakini tetap berada dalam koridor fiskal yang aman.