Danantara Buka Suara soal Kerugian Konsorsium KAI-WIKA

Beban Finansial di Tubuh KCIC

Webnity.id, Jawa Tengah - Konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII dikabarkan mengalami tekanan finansial akibat keterlibatannya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau dikenal sebagai Whoosh.

Konsorsium tersebut diketahui memiliki saham sekitar 60% di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Namun, beban finansial muncul lantaran adanya tagihan yang belum terselesaikan oleh perusahaan, yang turut memberatkan entitas-entitas BUMN pengendali.

WIKA dan KAI Terbebani Tagihan Belum Cair

Dony Aprilianto, Direktur Utama Danantara, menyampaikan bahwa tekanan ini sangat dirasakan oleh WIKA sebagai salah satu pemegang saham aktif di KCIC.

"Kalau ditanya dulu kenapa begitu? Ya tentu silakan cari tahu. Namun, saya hanya membenarkan bahwa memang ya terbebani. WIKA terbebani, mereka punya saham di KCIC. Ada tagihan dia yang juga belum diselesaikan, ini menjadi beban buat mereka," ujar Dony kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2026).

Meskipun tidak merinci nilai tagihan atau durasi keterlambatan pembayaran, pernyataan Dony menggarisbawahi kompleksitas keuangan yang dihadapi oleh konsorsium nasional dalam mengelola proyek strategis berskala besar seperti KCIC.

Danantara Dorong Penyelesaian Masalah BUMN

Danantara, sebagai holding BUMN infrastruktur, tengah aktif menangani sejumlah persoalan struktural dan finansial yang belakangan mencuat di tubuh perusahaan pelat merah. Selain persoalan di KCIC, Dony juga menyinggung kasus dugaan rekayasa keuangan yang terjadi di PT Pos Indonesia.

Upaya pembenahan ini menjadi bagian dari agenda transformasi BUMN di bawah koordinasi Danantara, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kesehatan finansial jangka panjang perusahaan negara.

Langkah-langkah koreksi yang sedang digodok termasuk evaluasi terhadap alur pembayaran proyek strategis, audit internal atas klaim kontraktual, serta penguatan tata kelola di entitas anak usaha BUMN.