Coretax Jadi Sistem Wajib Administrasi Pajak Mulai Juli 2026

Transformasi Digital Administrasi Pajak Dimulai

Webnity.id, Jawa Tengah - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memulai penerapan penuh sistem Coretax sebagai satu-satunya platform administrasi perpajakan di Indonesia mulai Juli 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Senin (13/7/2026).

"Mulai Juli ini, Coretax betul-betul menjadi sistem inti. Jadi semua kertas kerja pengawasan, penegakan hukum, penagihan, keberatan banding gradually hanya akan bisa dikerjakan di platform Coretax," tegas Bimo.

Peningkatan Tata Kelola dan Kepercayaan

Penerapan sistem terpusat ini bertujuan meningkatkan tata kelola administrasi perpajakan sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak. Selama ini, kertas kerja perpajakan sering dikerjakan di luar sistem resmi—termasuk di perangkat pribadi seperti laptop, tablet, maupun ponsel—yang dinilai berpotensi mengganggu aspek governance.

"Untuk menegakkan trust kepada wajib pajak juga, kondisi yang selama ini bertahun-tahun kertas kerja itu bisa dibawa di laptop, bisa dibawa di tablet, bisa dibawa di handphone, bisa dikerjakan di luar sistem Coretax yang governance-nya tentu tidak bisa terjaga. Hari ini kita mulai secara bertahap akan masuk dan hanya bisa dilakukan di Coretax," jelas Bimo.

Dengan pembatasan akses ini, DJP berharap transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses perpajakan—mulai dari pengawasan hingga penagihan—dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dampak terhadap Petugas dan Wajib Pajak

Perubahan ini akan secara langsung memengaruhi cara kerja petugas pajak yang sebelumnya dapat mengakses dokumen sensitif di luar platform resmi. Kini, seluruh aktivitas administratif harus dilakukan secara online melalui Coretax, terlepas dari kemudahan atau kenyamanan kerja yang mungkin terdampak.

Bagi wajib pajak, langkah ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bahwa data dan proses mereka dikelola dalam sistem yang tepercaya dan terlindungi secara ketat. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai pelatihan teknis atau dukungan infrastruktur bagi instansi terkait untuk menjamin kelancaran transisi ini.

Namun, Bimo menegaskan bahwa transformasi ini dilakukan secara bertahap (gradually) untuk memastikan adaptasi yang optimal di semua tingkatan organisasi DJP.