China Perluas Aturan E-Commerce

China Perluas Aturan E-Commerce untuk Kendalikan Platform Digital

Webnity.id, Jawa Tengah - China mengusulkan perluasan aturan e-commerce yang bertujuan memperketat pengawasan terhadap platform digital, dalam upaya menyempurnakan regulasi ekonomi digital yang ada.

Regulasi baru ini berupa rancangan revisi terhadap Undang-Undang E-Commerce yang saat ini berlaku. Rancangan perubahan tersebut telah dirilis oleh State Administration for Market Regulation (SAMR) dan Kementerian Perdagangan China untuk konsultasi publik.

Perluasan Cakupan dan Tanggung Jawab Platform

Pemerintah China mengusulkan penambahan tanggung jawab bagi platform digital dengan memperkenalkan sejumlah langkah pengawasan baru. Selain sanksi yang sudah berlaku—seperti denda tetap dan penghentian sementara kegiatan usaha—aturan ini akan memperkuat mekanisme penegakan hukum di sektor e-commerce.

Draf revisi menyebutkan perluasan cakupan aturan tidak hanya mencakup platform dan pelaku usaha daring, tetapi juga menyentuh model bisnis yang lebih luas. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih holistik terhadap ekosistem ekonomi digital.

Pengawasan Lintas Sektor dan Koordinasi Antarlembaga

Salah satu poin penting dalam draf tersebut adalah pengaturan bagi perusahaan yang menjalankan bisnis lintas sektor. Aturan baru ini akan mencakup pengawasan yang lebih konsisten terhadap aktivitas perusahaan, baik secara daring maupun luring.

Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan penerapan regulasi yang lebih efektif dan terintegrasi.

Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap kompleksitas ekosistem digital yang semakin tumpang tindih antara dunia maya dan fisik, serta munculnya aktor bisnis yang beroperasi di berbagai sektor sekaligus.