AS Siapkan Tarif Impor Baru Beralasan Kerja Paksa

Sidang Dengar Pendapat Tarif Impor Dimulai

Webnity.id, Jawa Tengah - Sidang dengar pendapat selama tiga hari terkait rencana terbaru Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) untuk memberlakukan tarif impor baru terhadap sejumlah mitra dagang utama resmi dimulai di Washington pada hari Selasa (7/7).

Langkah ini merupakan bagian dari investigasi yang diluncurkan AS pada Maret lalu terhadap kebijakan larangan kerja paksa di 60 negara. AS mengacu pada undang-undang yang memperbolehkan pengenaan tarif terhadap negara-negara yang dinilai secara tidak adil membebani perdagangan Amerika. Wewenang hukum yang digunakan kali ini dianggap lebih kuat dibanding otoritas darurat yang dulu digunakan oleh mantan Presiden Donald Trump, yang akhirnya dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung AS pada Februari.

Rekomendasi Tarif 10%–12,5%

Pada awal Juni, USTR menyimpulkan bahwa setiap negara yang menjadi subjek investigasi telah gagal untuk "menerapkan dan menegakkan larangan impor komoditas hasil kerja paksa secara efektif." Berdasarkan temuan tersebut, USTR merekomendasikan penerapan bea masuk tambahan sebesar 10% hingga 12,5% terhadap barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara tersebut.

Sebagai bagian dari proses formal, puluhan pihak terkait—termasuk industri, lembaga swadaya masyarakat, dan asosiasi perdagangan—akan menyampaikan argumen mereka, baik yang mendukung maupun yang menentang kebijakan bea masuk tersebut, di hadapan pejabat perdagangan AS selama sidang tiga hari ini.

Kebijakan Tarif Bernuansa Politik

Menurut pejabat Gedung Putih, rencana penerapan tarif berbasis isu kerja paksa ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembalikan tarif impor ke level yang pernah diterapkan saat periode kebijakan tarif darurat di bawah pemerintahan Trump. Namun, pendekatan kali ini lebih berbasis pada kerangka hukum yang dinilai lebih kokoh dan berfokus pada isu hak asasi manusia serta praktik perdagangan yang adil.

Langkah USTR ini menunjukkan bagaimana isu kerja paksa kini menjadi alat kebijakan perdagangan yang semakin dominan, digunakan tidak hanya sebagai dasar moral tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan diplomatik oleh AS dalam mengatur alur perdagangan global.